Tindaklanjuti Catatan Fraksi Atas LKPJ APBD 2019, Ini Langkah Bupati Halsel

0

LABUHA, Rakyatkini.com Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi fraksi atas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 pada jumat (10/7) lalu, senin (13/7) dilakukan rapat paripurna tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi fraksi atas LKPJ APBD tahun 2019 dilakukan.

Jawaban Bupati yang seyogyanya harus disampaikan oleh bupati Halsel Bahrain Kasuba namun Bupati berada diluar daerah sehingga disampaikan oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim, Iswan dalam kesempatan ini mengatakan, memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa tahun terakhir sangat rendah yakni pada kisaran 3 – 5 persen dari total pendapatan.

“Ketergantungan PAD kita pada Sektor pertambangan dan kehutanan beberapa waktu lalu menjadi salah satu sebab rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan, oleh karena itu strategi pengelolaan PAD pada masa yang akan datang harus diperbaiki,” katanya.

Iswan lantas menjelaskan, saat ini beberapa langkah yang telah dilakukan yakni Pemerintah daerah telah membentuk tim optimalisasi PAD yang akan bertugas mengidentifikasi potensi potensi PAD yang belum dikelola serta memaksimalkan pengelolaan PAD yang sudah ada.  Pemerintah daerah secara bertahap melakukan pembinaan terhadap SDM yang mengelola PAD dalam bentuk diklat maupun bimtek.

“Rekomendasi hasil kajian tim optimalisasi PAD diantaranya perlu ada perbaikan regulasi yang ada dan pembentukan regulasi baru untuk mengoptimalkan potensi yang ada
Pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam penatausahan  pungutan pajak dan retribusi daerah. Perbaikan infrastruktur pelayanan publik terutama pada sektor perdagangan, pelabuhan, terminal dan parkiran serta sektor sektor lain sebagai sumber PAD. Memaksimalkan pemanfaatan asset milik pemda. Mempercepat perwujudan program hilirisasi produk unggulan daerah atau industri skala menengah, karena dengan berkembangnya industri berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat serta penerimaan daerah terutama industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil perkebunan dan industri pengolahan hasil kehutanan,” pungkasnya.

Sidang paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Halmahera Selatan Muchlis Djafar, didampingi oleh wakil ketua II Muslim Rakib ini sempat terjadi perdebatan karena ketidakhadiran Bupati Bahrain Kasuba, anggota fraksi Golkar Sagaf Hi Taha, ketua Fraksi PKB Safri Talib dan anggota fraksi gabungan M Lubis Noh meminta agar forum paripurna ditunda hingga Bupati Bahrain hadir, namun tanggapan berbeda  dari fraksi Gerindra melalui ketua Fraksi Masdar Karim dan anggotanya Ruslan Mochdar meminta agar forum paripurna dilanjutkan karena kehadiran wakil Bupati adalah representasi dari Bupati karena sesuai perintah undang undang. Sementara itu, ketua fraksi Golkar Rustam Ode Nuru langsung meminta kepada pimpinan sidang agar mengskorsing sidang untuk dilakukan lobi lobi politik antar fraksi, sidang kemudian diskorsing 15 oleh pimpinan sidang, setelah dicabut skorsing sidang langsung dilanjutkan karena disepakati dalam lobi antar fraksi. Hadiri dalam sidang juga tampak sekretaris daerah Halsel Helmi Surya Botutihe serta para unsur muspida dan para pimpinan SKPD. (Tox).

Leave A Reply

Your email address will not be published.