Akademisi Nilai Kebijakan Pemkab Bagi-bagi Sembako Tidak Tepat

MOROTAI,Rakyatkini.com – Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai membeli beras ke pedagang lokal untuk dibagi secara gratis kepada masyarakat di 88 Desa, salah kapra.

Menurut Akademisi Unipas Sarman Sibua, langkah Pemkab ini bakal membuat beras di Morotai langkah, jika kondisi darurat virus Corona terus berlanjut, karena beras yang dibeli oleh Pemkab Morotai, bukan dari luar, namun dari beberapa pedagang yang ada di Morotai

“Harusnya Pemkab beli beras dari luar Morotai untuk dibagikan ke masyarakat, bukan sebaliknya. Jika kondisi darurat ini tetap berlanjut dan berasnya habis, lalu masyarakat beli beras dimana,”ungkapnya. Selasa (31/03).

Sarman menambahkan, kondisi Morotai yang masih kondusif saat ini, harusnya pemkab membatasi dulu pemberian bantuan Sembako ke masyarakat. Karena bantuan seperti ini dilakukan bila mana Morotai sudah dalam kondisi darurat, atau telah dilakukan karantina wilayah yang mengakibatkan melemahnya ekonomi masyarakat.

“Yang perlu kita lakukan saat ini adalah upaya-upaya pencegahan, agar virus itu tidak terjangkit ke masyarakat dan upaya pencegahan yang dilakukan Pemda untuk sementara saya rasa sudah cukup baik walaupun belum terlalu efektif, “katanya.

Untuk pemberian sembako gratis, lanjut Sarman, kebijakan Pemkab belum terlalu tepat, karena harga barang saat ini masih stabil, stok barang juga masih aman, aktifitas jual beli dipasar juga berjalan baik, lalu kenapa harus sibuk bagi-bagi beras. Harusnya bantuan seperti itu dilakukan bila mana telah diberlakukan karantina wilayah, dimana kondisi ekonomi masyarakat sudah terjepit. Bantuan tersebut memang sangat penting dan patut diapresiasi, tapi harus disesuaikan dengan situasi daerah.

“Contohnya, satu Minggu kedepan ada kebijakan Pempus untuk Lockdown, kira-kira keuangan daerah masih cukup tidak belanja beras seperti saat ini. Apalagi bantuan beras yang disalurkan 5 kg yang sudah diberikan hari ini masyarakat bisa bertahan makan berapa lama, itu yang harus dikaji sebelum keluarkan sebuah kebijakan,”tutupnya. (gk)