Bawaslu Halmahera Selatan Temukan 8 Kategori DPS TMS, Rais Kahar : Pemilih Tidak Dikenal 1.498

HEADLINE644 Dilihat
BACAN, Rakyat kini.com – Bawaslu Halmahera Selatan, Maluku Utara, menemukan 8 kategori Data Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024, tidak memenuhi syarat atau TMS saat dilakukan pencermatan. 8 kategori itu terdiri dari pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih ganda identik, ganda tidak identik, pemilih di bawah umur, pindah domisili, pemilih tidak dikenal, pemilih dari TNI-Polri dan salah penempatan pemilih di TPS.
Koordinator Divisi Hukum, Parmas dan Humas Bawaslu Halmahera Selatan Rais Kahar mengatakan, dari 8 kategori DPS yang TMS tersebut tersebar di 249 desa dan 905 TPS. “Itu di luar dari 50 TPS khusus. Kita mendapatkan dugaan tidak memenuhi syarat yang kita kantongi dan sudah disampaikan ke KPU kemarin,” katanya, Kamis (11/5/2023).
Total 8 kategori DPS tidak memenuhi syarat, lanjut Rais, sebanyak 6.383 ribu pemilih dengan rincian pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak 665, ganda identik 1.573, ganda tidak identik 1.574, pemilih di bawah umur 10 orang, pindah domisili 493, pemilih tidak dikenal 1.498 dan pemilih dari TNI-Polri 66 orang. “Kemudian ada pemilih baru 39 orang memenuhi syarat tapi tidak terkover ke DPS. Syarat perbaikan kita telah sampaikan sebagaimana amanat di ketentuan Perbawaslu nomor 5 tahun 2022,” terangnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Halmahera Selatan, Kahar Yasim menambahkan bahwa pihaknya masih membutuhkan tindaklanjut dari pemerintah daerah dan KPU terkait dengan pemilih tidak dikenal yang masuk dalam dartar DPS Pemilu 2024, karena jumlahnya cukup banyak. “Kamudian ada juga pemilih yang pindah domisili. Kita butuh kejelasan terkai dengan status masyarakat yang tidak dikenal, karena semua itu ada di pemerintah daerah,” pintanya.
Dia juga menyebut, pemilih tidak dikenal di Halmahera Selatan, paling banyak ditemukan di Kecamatan Kepulauan Joronga. Oleh karena itu, temuan Bawaslu terkait hal ini akan dikordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan status kependudukan ribuan pemilih tidak dikenal itu. “Kami melayangkan surat ke Disdukcapil untuk mengonfirmasi hal ini, dan meminta kejelasan. Meski sudah ada kejelasan dari beberapa pemerintah desa terkait pemilih tidak dikenal yang ditemukan, tapi Bawaslu tidak gunakan dasar ini,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *