Bupati Ubaid Yakub Dinilai Takut Tindak PT IBN

HEADLINE754 Dilihat

HALTIM, Rakyatkini.com – Bupati Kabupaten Halmahera Timur Ubaid Yakub terkesan takut bersikap tegas ambil langkah memberikan sangsih terhadap Perusahaan tambang PT Indonesia Bumi Nikel (IBN) yang disinyalir melanggar Perda RTRW dan LP2B terkait menerobos lahan pertanian warga di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur.
Ubaid menyatakan, sangsih tegas yang diambil oleh pemerintah daerah belum bisa karena masih mempertimbangkan beberapa hal. Satunya dasar hukum yang dipakai oleh pihak PT IBN untuk melintasi jalan.

“Makanya disingkrongkan dulu, lihat dulu karena yang mengeluarkan izin siapa dulu. Kan bukan kita. Tentu seluruh regulasi akan dibuka. Bisa jadi mereka mendapatkan aturan yang diatas. Perda kan tidak bisa menabrak aturan di atas. Hari ini kalau kita menyatakan sangsi kalau mereka juga berpedoman dengan aturan tersendiri. Jadi kita singkronkan dulu dengan balai. Kita tidak bisa berandai-andai,” kata Ubaid, Selasa malam, 15 Agustus.

Ubaid menyatakan, 12 perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Halmahera Timur dan pihak Balai Jalan Maluku Utara bakal diundang untuk membahas dan dimintai pendapat terhadap persoalan dimaksud.

“Karena ini menyongsong HUT insya allha selesai ini (HUT RI Ke 78) 12 pemengang IUP itu akan diundang melibatkan lintas sektor yang berkaitan. Sesuai dengan jawaban bupati waktu paripurna akan diundang seluruh perusahaan yang melintasi jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, kurang lebih 12 perusahaan. Jadi bukan cuman IBN. Ini harus sinkronisasi karena melewati jalan balai,” ucapnya.

Menurutnya, informasi dari kepala desa setempat yang menerangkan jalan yang dilintasi oleh PT IBN merupakan jalan desa menjadi pertimbangan pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Sisi lain termasuk memanggil pihak pemegang IUP dan Balai Jalan Maluku Utara untuk duduk semeja.

“Menurut informasi bahwa itu melewati jalan lahan-lahan produktif. Tapi informasi dari para kepala desa, itu sudah jalan, melewati jalan desa. Makanya jawaban saya harus rapat lintas sektor dengan pemegang IUP dan akan melibatkan balai karena melewati jalan balai. Karena izin kan mereka dapat dari balai. Tapi kita tidak bisa melepas tangan. Pemda yang sifatnya memfasilitasi IBN, masyarakat dan Balai,” jelasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *