BACAN, Rakyatkini.com – Kebijakan Bupati Halmahera Selatan H Usman Sidik yang mempertahankan Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah kebijakan yang berani dan patut diberikan apresiasi karena selain menentang kebijakan Pemerintah Pusat tentang penghapusan tenaga honorer ditahun 2023 namun juga beresiko terhadap anggaran daerah ditahun 2023.
Data yang dihimpun media, Pemkab Halmahera Selatan saat ini terdapat 3.377 tenaga honorer atau PTT dan untuk membiayai gaji para tenaga honorer ini Pemkab Halmahera Selatan untuk mengalokasikan dana lebih dari Rp 60 miliar setiap tahunnya jadi kebijakan Bupati Usman Sidik mempertahankan PTT di Halmahera Selatan adalah kebijakan yang berani dan manusiawi “Pemkab Halsel dalam membayar gaji PTT itu selama setahun anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 60 miliar lebih, dan kebijakan Bupati mempertahankan PTT pada dasarnya siap untuk membayar gaji PTT dengan skema yang berbeda ditahun sebelumnya karena untuk DAU sudah ada porsinya termasuk PPPK, tidak untuk PTT,” papar Aswin Adam kepala dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Halmahera Selatan.
Aswin lantas mengatakan, Pemkab Halmahera Selatan pada dasarnya tetap siap, dengan melakukan pembayaran skema lainnya karena untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sudah ada porsinya, tidak untuk PTT karena kebijakan Pempus telah melakukan penghapusan tenaga honorer ditahun 2023 “ada beberapa aitem sumber APBD Halmahera Selatan yang dapat digunakan untuk pembayaran gaji PTT diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Malut jadi pada dasarnya Pemkab siap,” cetusnya.
Disisi lain, ribuan PTT atau tenaga honorer Kabupaten Halmahera Selatan selasa (24/1) melakukan penjemputan terhadap Bupati Usman Sidik dibandara Oesman Sadik Labuha dengan membawa spanduk, nampak tenaga honorer masing masing dinas termasuk masing masing Puskesmas membawa spanduk dengan bertuliskan terimakasih kepada Bupati Halsel Usman Sidik atas kebijakan mempertahankan PTT di Halmahera Selatan “terimakasih banyak Bupati Usman Sidik, berkat bupati kami semua masih dapat bekerja,” tutur beberapa PTT yang ditemui dibandara Oesman Sadik.
Sementara itu, Bupati Halmahera Selatan Hi Usman Sidik ketika ditemui dibandara Oesman Sadik mengatakan, Nasib ribuan PTT Halsel saat ini sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya dirinya selaku pimpinan di daerah. Hal itu terkait kebijakan penghapusan seluruh tenaga PTT oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2023. Dengan demikian maka kedepan pegawai Pemerintah hanya akan di isi oleh PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Yang pasti saya tetap menolak kebijakan penghapusan tenaga PTT atau Honorer ini dengan mempertahankan seluruhnya tetap bekerja.”ujar Bupati Usman Sidik.
Mantan wartawan RCTI itu mengaku tidak akan mengikuti instruksi pusat menghapus tenaga honorer karena apapun yang terjadi tetep di pertahankan meskipun resiko taruhannya. “Saya siap mati, sekalipun resikonya di pecat oleh Pemerintah pusat saya terima demi pertahankan tenaga PTT yang akan di hapus akhir Desember tahun ini tetapi Halsel tidak.”tegas Obama sapaan akrab Bupati. Lanjut dia bilang bahwa Pemkab Halsel juga sudah di suratin Pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh tenaga PTT atau Honorer namun dirinya menolak. (Red).
