Didemo Hari Pertama Kerja, Ini 12 Tuntutan Masa Aksi ke Bupati Usman Sidik

HEADLINE552 Dilihat

BACAN, Rakyatkini.com Hari pertama masuk kerja Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan setelah dilantik Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba pada senin (24/5) disambut dengan demo oleh Jaringan Aksi Solidaritas Peduli Saruma.

Dalam aksi perdana dimasa kepemimpinan Bupati Usman dan wakil Bupati Bassam ini, masa aksi menyampaikan 12 tuntutan, diantaranya evaluasi seluruh SKPD dalam pemberian pelayanan publik yang tidak baik, mensterilkan kembali pasar Labuha, peleburan Apdesi, pengadaan rambu rambu lalulintas di dalam kota Bacan, pemutusan mata rantai dugaan Pungli di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), copot kapala Inspektorat yang tidak maksimal mengemban tugasnya, rehabilitasi jalan perkotaan Labuha yang tidak layak, selesaikan dan tuntaskan jalan lingkar pulau Mandioli, rehabilitasi jalan lingkar kayoa Selatan, sterilkan kembali Terminal Kota Labuha, mendukung proses penegakkan hukum di Halmahera Selatan dan desak Kejari Halmahera Selatan proses hukum terkait laporan BPD tentang penyelewengan dana desa Prima kurungan. Aksi perdana dimasa kepemimpinan Usman – Bassam ini dibawa koordinator aksi Mudafir Hi Din.

Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik didampingi wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba langsung menemui masa aksi dipintu masuk Halmahera kantor Bupati, Bupati Usman dalam kesempatan ini menyatakan, tuntutan masa aksi ini akan dipelajari dulu karena baru berkantor, jika benar maka langsung ditindaklanjuti “terkait dengan evaluasi SKPD yang disampaikan hari ini adalah program 100 hari kerja jadi pasti dilakukan,” tandanya.

Wabendum DPP PKB ini juga menyoroti khusus terkait dengan tuntutan ke 12 yang disampaikan masa aksi karena terkait dengan desa Orimakurunga “Apa yang disampaikan itu saya sudah pahami, Jika ada masalah di desa, disampaikan melalui surat, saya juga pasti langsung tanggapi karena saya tidak akan main main jika ada masalah terkait dengan pengelolaan dana desa,” pungkasnya. (Tox).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *