Dirugikan Bank Saruma, Berikut Rincian Investasi Parmanen Pemkab Halmahera Selatan Setiap Tahun

HEADLINE743 Dilihat
BACAN, Rakyatkini.com – Sejak didirikannya Bank Saruma Sejaterah milik Halmahera Selatan, Pemkab Halsel terus memberikan investasi ke PT Pembiayaan Rakyat Rakyat Syariah (BPRS), terakhir ditahun 2023 Pemkab Halmahera Selatan kembali berinvestasi parmanen senilai Rp 1,7 miliar.
Data yang diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2021 disebutkan, Investasi Parmanen Pemkab Halmahera Selatan ke Bank Saruma sampai dengan tahun 2015 nilai investasinya mencapai senilai Rp 4 miliar, ditahun 2016 Pemkab kembali gelontorkan investasi ke Bank Saruma senilai Rp 4,5 miliar, ditahun 2017 Pemkab kembali serahkan investasi senilai Rp 1,5 miliar, untuk 2018 tidak ada investasi, namun ditahun 2019 Pemkab kembali berinvestasi senilai Rp 2 miliar dan ditahun 2020 Pemkab Halsel kembali menguras APBD senilai Rp 4 miliar diinvestasikan ke bank Saruma dan ditahun 2021 investasi Pemkab Halsel senilai Rp 2,2 miliar 50 juta.
Dalam laporan hasil BPK tersebut nampak jelas terjadi kerugian Negara hingga miliaran rupiah, buktinya hingga tahun 2021 total investasi Parmanen Pemkab Halmahera Selatan ke bank Saruma ini senilai Rp 18,2 miliar 50 juta dan namun ditahun 2023 Pemkab Halsel kembali berinvestasi ke bank Saruma senilai Rp 1,7 miliar.
Sebelumnya, Bupati Halmahera Selatan H Usman Sidik kepada awak media mengatakan, pengelolaan investasi Pemkab Halmahera Selatan ke Bank Saruma ini terjadi kerugian keuangan daerah hingga miliaran rupiah karena ulah oknum oknum termasuk dua direksi “saya berhentikan para direksi BPRS, sebab ada dugaan kejahatan luar biasa yang dilakukan direksi yang dalam temuan kita keuangan daerah sudah dirugikan kurang lebih Rp 15 miliar,” kata H Usman Sidik.
Bupati yang juga pemegang saham utama bank Saruma ini mengatakan, kejahatan ini bagian dari konspirasi yang dilakukan oleh direksi dan salah satu oknum debitur dimana oknum debitur ini memiliki delapan perusahaan yang dijaminkan dengan kontrak ditahun 2020 dan tahun 2021 kembali menjaminkan kontrak namun yang dikontrakan itu proyek yang tidak ada nilainya dan bahkan bukti bukti yang disajikan juga tidak kongkrit
“Ada ditemukan jaminan rumah debitur tapi tidak ada jaminan aurat kuasa, akhirnya rumahnya dijaminkan protes ke pemerintah daerah dan ini kejahatan besar yang dilakukan, jadi dua direksi dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, intinya tidak sampai disini, saya akan tindak dan ambil langkah hukum karena kejahatan,” pungkasnya. (Tox).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *