HALBAR,Rakyatkini.com – Bawaslu Halmahera Barat (Halbar) dinilai lemah menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan pemilu.
Pasalnya, tahapan kampanye terbatas sudah berlangsung beberapa kali putaran, namun Bawaslu sebagai lembaga pengawasan tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga beberapa kejadian atau pelanggaran saat dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) Bupati lain saat kampanye terbatas tidak ditindak oleh Bawaslu.
“Saya bisa katakan, bahwa Bawaslu saat ini hanya bisa tutup mata dan tak punya sikap melihat fenomena kampanye hitam yang sering dilakukan tim Jurkam paslon bupati tertentu,”ungkap Juru Bicara (Jubis) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Danny Missy-Imran Lolori (DAMAI), Ashari Dano Yasin, kepada wartawan, Minggu (25/10/2020).
Sekretaris DPC PAN Halbar ini menegaskan, bawaslu bisa dikatakan lemah dalam fungsi pengawasan, karena ada beberapa pertimbangan fakta yang terjadi, namun tidak ditindaklanjuti, diantaranya, kampanye hitam yang disebarluaskan oleh para juru kampanye pada saat kampanye terbatas di desa-desa, tidak tidak diawasi, bahkan tidak ditindaklanjuti secara aturan oleh Bawaslu.
“Salah satu contoh kapanya salah satu paslon di Desa Bobanehena beberapa waktu lalu, ada bukti rekaman beredar melakukan kampanye hitam dan menyerang paslon lain, tapi tidak ada tindakan apapun dari bawaslu, sehingga bawaslu bisa dinila terkesan mendiamkan kampanye hitam menjalar,”cetusnya.
Selain itu, kata Ashari, hingga saat ini bawaslu belum membentuk tim cyber yang bertugas memantau aktivitas tim pemenangan di media sosial. Padahal, bawaslu tahu dan mengerti, selain kampanye terbatas secara tatap muka, ada kampanye yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Instagram dan lainnya. Bahkan public juga belum mengetahui hasil mapping atau pemetaan Bawaslu, terkait daerah yang rawan praktik kecurangan.
“Publik butuh informasi pemetaan dari pihak bawaslu, agar publik pun bisa aktif berperan dalam mengawal hajatan demokrasi 9 Desember nanti,”katanya.
Tim Paslon DAMAI, lanjut Ashari, mewakili masyarakat dan simpatisan DAMAI menginginkan proses demokrasi berjalan aman tanpa gaduh, olehnya itu, bawaslu harus bersifat tegas dan responsif dalam menyikapi berbagai bentuk kampanye hitam yang dipraktikkan oleh oknum-oknum tertentu saat berkampanye secara terbatas di desa-desa.
“Bawaslu harus secepatnya membentuk tim cyber yang bertugas memantau segala aktifitas tim pemenangan maupun simpatisan paslon tertentu di media sosial yang narasinya cenderung menyerang privasi kandidat. Tak kalah penting pula yang perlu ditindaklanjuti adalah bawaslu harus dapat menginformasikan ke publik, hasil pemetaan daerah atau zona rawan kecurangan yang berpotensi terjadi di halbar,”pungkasnya. (man)
