• Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Rakyatkini.com
  • HOME
  • HEADLINE
  • DAERAH
  • KRIMINAL
  • OPINI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • SERBA SERBI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • DAERAH
  • KRIMINAL
  • OPINI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • SERBA SERBI
No Result
View All Result
Rakyatkini.com
No Result
View All Result

Komisi II Mulai Eksen Soroti Berbagai Persoalan di Pemda Halbar

5 November 2019
Komisi II Mulai Eksen Soroti Berbagai Persoalan di Pemda Halbar

Wakil Ketua Komisi II DPRD Halbar James Uang

HALBAR, Rakyatkini.com- Setelah resmi ditetapkan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), mulai menyeroti berbagai persoalan yang terjadi di Pemerintah Halbar.

persoalan yang menjadi sorotan Komisi II diantranya, keterlambatan pembayaran tunjungan penghasilan Guru non sertifikasi yang sudah 14 bulan belum tersalurkan, Falidasi data guru penerima tunjungan terpencil yang sering menjadi keluhan para Guru, tunjungan kinerja yg menjadi hak para pegawai dalam lingkup pemda halbar yang belum terbayarkan, dan terkait rapel kenaikan gaji 5 persen terhitung dari bulan Januari-April yang belum tersalurkan.

Berita Lainnya

Ramadhan, Bupati Usman Sidik dan Ketua TP-PKK Berbagi Sambako dan Takjil ke Warga

Terkait Pengembangan Desa Wisata, Kadis DPMD Halsel Diundang Ikut Sosialisasi di Kemendes

Terima Aspirasi Bupati Usman Sidik Terkait Lamban Pembangunan BTS, Menteri Kominfo Janji Segera Tindaklanjuti

” Selain itu juga ada berpa persoalan menjadi keseriusan kami, diantaranya anggaran Diklat CPNS, serta hak-hak para dr dan tenaga medis lainnya di ruamah Sakit.” Ungkap Wakil Ketua Komisi II James Uang kepada Wartawan Selasa (05/11).

Lanjut James, terkait berapa persoalan ini, pihaknya dalam waktu dekat akan memangil Instasi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan masalah masalah yg di hadapi oleh masing masing Instansi tersebut, untuk mencari solusi bersama. Karena tanggung jawab terhadap pembangunan daerah bukan saja menjadi tanggungjawab Eksekutif saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan DPRD.

” jadi kami akan memangil, instansi terkait yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kaban BKD, Kaban Keuangan, Dirut RSUD Jailolo, dan Selretaris Daerah (Sekda), untuk memastikan langsung keterangan dari mereka terkait dengan persoalan ini.” Tegasnya (man)

Post Views: 5
ShareTweetSend
Previous Post

Pimpinan DPRD Tetapkan AKD

Next Post

Langgar Kode Etik, 7 ASN Morotai Siap Dipecat

Discussion about this post

Rakyat Kini Network

  • Aceh
  • Sumut
  • Sumbar
  • Kepri
  • Riau
  • Jambi
  • Sumsel
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Babel
  • Yogyakarta
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jabar
  • Jateng
  • Jatim
  • NTB
  • NTT
  • Bali
  • Kalbar
  • Kaltara
  • Kalteng
  • Kaltim
  • Kalsel
  • Sulut
  • Sulbar
  • Sulteng
  • Sultra
  • Sulsel
  • Gorontalo
  • Malut
  • Maluku
  • Papua
  • Papua Barat

Tentang Rakyat Kini

PT. MAKLUMATNEWS MULTIMEDIA UTAMA

Portal Berita Online

Portal berita nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Memberikan informasi daerah terupdate, tercepat dan terlengkap.

Seluruh Wartawan Rakyatkini.com dibekali oleh ID Card dan Surat Tugas yang terdaftar dalam Box Redaksi.

  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • DAERAH
  • KRIMINAL
  • OPINI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • SERBA SERBI

© 2020 PT. MAKLUMATNEWS MULTIMEDIA UTAMA