HALBAR, Rakyatkini.com- Setelah resmi ditetapkan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), mulai menyeroti berbagai persoalan yang terjadi di Pemerintah Halbar.
persoalan yang menjadi sorotan Komisi II diantranya, keterlambatan pembayaran tunjungan penghasilan Guru non sertifikasi yang sudah 14 bulan belum tersalurkan, Falidasi data guru penerima tunjungan terpencil yang sering menjadi keluhan para Guru, tunjungan kinerja yg menjadi hak para pegawai dalam lingkup pemda halbar yang belum terbayarkan, dan terkait rapel kenaikan gaji 5 persen terhitung dari bulan Januari-April yang belum tersalurkan.
” Selain itu juga ada berpa persoalan menjadi keseriusan kami, diantaranya anggaran Diklat CPNS, serta hak-hak para dr dan tenaga medis lainnya di ruamah Sakit.” Ungkap Wakil Ketua Komisi II James Uang kepada Wartawan Selasa (05/11).
Lanjut James, terkait berapa persoalan ini, pihaknya dalam waktu dekat akan memangil Instasi terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan masalah masalah yg di hadapi oleh masing masing Instansi tersebut, untuk mencari solusi bersama. Karena tanggung jawab terhadap pembangunan daerah bukan saja menjadi tanggungjawab Eksekutif saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan DPRD.
” jadi kami akan memangil, instansi terkait yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kaban BKD, Kaban Keuangan, Dirut RSUD Jailolo, dan Selretaris Daerah (Sekda), untuk memastikan langsung keterangan dari mereka terkait dengan persoalan ini.” Tegasnya (man)
