MOROTAI, Rakyatkini.com – Untuk menampung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III, Wakil Ketua Komisi I DPRD Morotai, Basri Rahaguna melaksanakan Reses di dua desa.
Dua desa yang menjadi sasaran reses politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini yakni Desa Sambiki Induk dan Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur (Mortim). Reses yang dilakukan, Senin (20/01) malam lalu itu disambut hangat ratusan warga di dua desa tersebut. Kehadiran ratusan masyarakat itu tak sekedar hanya memeriahkan acara, tapi juga ingin menyampaikan keluh kesah mereka atas program Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai yang dirasakan selama ini tidak pro terhadap rakyat. Program pemda yang dinilai tidak pro rakyat adalah pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, Irigasi hingga regulasi dapur sehat dan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hingga saat ini masih bermasalah. Agenda reses yang dilakukan oleh Basri juga dianggap sangat berkesan, karena selama ini agenda reses sangat jarang dilakukan oleh anggota DPRD.
“Bangunan jembatan antara batas Desa Sambiki dan Gamlamo perlu direnovasi kembali, karena bangunan jembatan ukurannya terlalu kecil, sehingga jika hujan deras khusunya di RT 4 bisa tenggelam karena tidak mampu menampung dibet air, olehnya itu kami usulkan agar jembatan ini harus direnovasi, “ungkap Alwan Badada warga Galmlamo saat mengikuti acara reses.
Alwan bahkan mempertanyakan program pembangunan dapur sehat yang diusung Bupati Benny Laos. Sebab program ini dianggap bermasalah, karena tidak ada satu pun peraturan yang mengatur tentang program pembangunan dapur sehat ini.
“Jika BPK turun melakukan pemeriksaan, maka program pembangunan dapur sehat akan jadi temuan dan Kades yang kena, karena didalam Undang Undang kementrian Desa itu didalamnya tidak ada yang nama dapur sehat, yang ada hanya pembangunan rumah layak huni, “cetusnya.
Sementara Aruf menyatakan, pembangunan Drainase secepatnya harus direnovasi, karena ukurannya terlalu kecil. Begitu juga Irigasi induk, ini perlu untuk ditindaklanjuti, karena bangunannya tidak bisa dipakai karena sudah mengalami kerusakan.
“Saya berharap agar Irigasi ini segera di perbaiki, “pintanya.
Tak hanya warga Desa Gamlamo yang mengeluh persoalan bangunan di Desa yang sudah tidak layak digunakan. Tapi warga Desa Sambiki mengeluh hal serupa.
Melalui sang Kades Sambiki, Dalsam Lalop meminta jalan belakang penghubung Desa Sambiki dan Gamlamo harus diperhatikan, sebab jalan baru selesai dibuat, tapi sudah rusak sehingga tidak layak lagi untum digunakan.
“Ada kendaraan milintasi jalan tersebut hampir celaka, jalan ini perlu diperbaiki karena jalan warga gunakan sebagai jalan alternatif, kemudian untuk Talut swering sudah rusak, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan ke Dinas PU, tapi tidak pernah di tanggapi, saya mohon pemerintah segera menanggapi karena ini mengangkut dengan keselamatan banyak orang, “imbuhnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Morotai, Basri Rahaguna berjanji bakal menyampaikan aspirasi warga ke Pemda melalui rapat paripurna penyampaian hasil reses.
“Saya hadir disini karena tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD untuk menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada Pemda, “jelasnya.
Mantan Alumni Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Teranate ini, menjelaskan, saat ini dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I dengan mitra kerja, yakni Bappeda, DPMD, Capil, Camat, Kades dan dinas terkait lainnya. Selain itu dirinya juga masuk di Wakil Ketua Fraksi Nasdem dan juga sebagai anggota Bapemperda.
“Walau pun partai Hanura hanya satu kursi, namun saya pastikan akan tetap bersaing dengan teman-teman yang lain yang memiliki dua dan tiga kursi, “tuturnya.
Menurutnya, jika masyarakat sudah memberikan tanggung jawab wajib tetap perjuangkan dan tidak main-main. Meski pun dari komisi yang berbeda, tapi demi tujuan yang baik dan benar dirinya tetap ngotot untuk memperjuangkannya.
“Saya sudah turun Sidak di Desa Pilowo itu dapur sehatnya tahun 2017 itu tidak berjalan dapur dan baru laksanakan bulan desember 2019 dan kami Komsi l sudah menyurat dan memanggil pihak yang berkaitan. Saya tidak main-main siapapun dia. Saya juga memanggil Kades Sambiki dengan dugaan kasus korupsi itu yang sudah di tetapkan oleh kejaksaan Morotai dan saya juga panggil Inspektoran agar mengaudit kembali anggaran dapur sehat yang diduga dikorupsi dan kami akan Sidak kembali untuk memastikan apakah ada kerugian negara, atau tidak. itu dan harus di ketahui berdasarkan bukti, karena mengangkut program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kalau memang Kades nakal kase proses sesuai hukum dan saya tegaskan tidak main-main, “tegasnya.
Dia juga menyentil anggaran Bumdes di 88 Desa yang dari tahun 2017 hingga 2019 terparkir di rekening Pemda sebesar Rp 18 Milyar. “Kami sudah panggil ulang-ulang Kadis PMD tapi belum penuhi undangan yang kami layangkan, panggilan Kadis DPMD ini untuk bertanggung jawab anggaran 2017 hingga 2019 itu belum di cair, “terangnya sembari memastikan pemilihan kepala desa Itu tidak ada intervensi dari siapa pun, karena komisi l siap mendampingi PMD, tujuannya untuk memberi kenyamanan kerukanan kepada warga yang melaksanakan hajatan. (gk)
Discussion about this post