Lampui Target Realisasi PAD di Tahun 2022, Disnakertrans Diapresiasi DPRD Halmahera Selatan

HEADLINE555 Dilihat
BACAN, Rakyatkini.com РKinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Kabupaten Halnahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2022 mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
Melalui sekretaris komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Masdar Hi Karim kepada wartawan mengatakan, apa yang dicapai oleh Disnakertrans Kabupaten Halmahera Selatan dalam mencapai target PAD ditahun 2022 patut diberikan apresiasi, buktinya ditahun 2022 ini masih dipertengahan bulan Desember realisasi PAD sudah Lampui Target “Kinerja Disnakertrans Kabupaten Halmahera Selatan dalam merealisasikan PAD patut diberikan apresiasi karena itu adalah upaya dan kerjas dinas Nakertrans,” cetusnya.
Sekedar diketahui, berita sebelumnya, yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Selatan memberikan target kepada Disnakertrans ditahun 2022 ini sebesar Rp 10 Miliar. Namun hingga awal Desember 2022 Disnakertrans telah melampaui target lebih dari Rp 200 juta atau realisasinya telah mencapai Rp 10,2 miliar. Adapun penyumbang Pendapatan terdapat pada sektor Retribusi Izin Rencana Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi mereka yang Izin kerjannya di perusahan tambang maupun perusahan lainya sudah habis atau selesai masa kontrak.
Angka capaian realisasi PAD ini masih akan terus bertambah menginggat akhir tahun masih 2022 cukup lama hingga tanggal 31 Desember. Demikian dikatakan Kepala Dinas Nakertrans Halsel, Adriani Rajilun, kepada Wartawan diruang kerjanya jum’at(09/12) “angka capaian realisasi PAD Tahun 2022 jauh kebih tinggi dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya finis di bawah target sebesar Rp 5 Miliar atau hanya mencapai Rp 3,9 Miliar,” katanya.
Angka tersebut lanjut Kadis Nakertrans terkendala karena retribusi Izin perpanjangan tenaga kerja asing masih di setor ke pusat tidak ke derah. Namun Alhamdulillah dengan di ternitkannya Peraturan Daerah (Perda) momor 2 tahun 2022 pada bulan Juli lalu seluruh retribusi Izin rencana perpanjangan tenaga kerja asing sudah di pungut daerah. “Dasar pungutan mengacu pada UU Cipta Kerja tahun 2000, yang mana turunanya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 dan Perda nomor 2 tahun 2022 yang sudah berlaku sejak bulan Juli tahun ini,” terang ibu Ani biasa disapa.
Mantan Kepala Dinas DKP itu bilang bahwa proses pengajuan perpanjangan izin kerja tenaga kerja asing di lakukan dari bawah melalui usulan Perusahan, kemudian di Validasi oleh Disnakertrans lalu disampaikan ke Kementerian di Jakarta untuk di terbitkan Izin. “Jadi Izinnya berfariasi ada yang 6 bulan hingga 1 tahun,” pungkas Ani. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *