Bimtek TP PKK di Jakarta Diduga Gunakan Dana Desa

HEADLINE939 Dilihat

HALBAR, Rakyatkini.com- Anggaran Dana Desa tahun 2023 Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang di gunakan untuk kegiatan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Jakarta pekan lalu terbentur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) nomor 8 tahun 2023 yang dijelaskan bahwa prioritas pengunaan dana desa tidak boleh dipakai untuk kegiatan di luar daerah.

Parahnya lagi, hal ini diduga kuat kegiatan itu ada sebagian desa tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga menjadi kebijakan kepada desa sendiri.

Hasil infestigasi Wartawan, kegiatan Bimtek ini difasilitasi oleh panitia Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Kabupaten dan anggarannya dialokasikan di masing-masing desa mengunakan dana desa. Anggaran yang diberikan setiap desa ke panitia TP PKK tingkat kabupaten bervariasi, ada desa yang alokasikan sebesar Rp10 juta, ada yang Rp12 juta bahkan Rp15 juta. Kegiatan bimtek itu dilaksanakan di Jakarta selama empat hari.

Kegiatan ini diduga diinstruksi langsung dari ketua tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kabupaten yang di instruksikan ke pihak kecamatan kemudian pihak kecamatan menindaklanjuti ke masing-masing kepala desa.

Kepala Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan, Bahraen Habib menjelaskan, kegiatan bimtek itu istrinya juga ikut.

“Yang jelas di sini hanya istri saya saja yang ikut,” kata dia.

Dirinya menyebut, untuk anggaran yang dialokasikan ke panitia tingkat kabupaten sebasar Rp15 juta. Hanya saja anggaran tersebut pihaknya tidak diakomodir dalam APBdes.

“Karena rata-rata di Kecamatan Ibu Selatan ini semua ikut kegiatan bimtek itu jadi saya menyesuaikan saja meski tidak dianggarkan dalam APBdes,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan APBdes perubahan pada Agustus mendatang untuk memasukan anggaran kegiatan tersebut dalam APBdes perubahan. “Kemarin itu tidak ada pos anggaran di APBdes, cuma kebijakan saya, sehingga kali ini kita bikin APBdes perubahan,” akunya.

Kepala Desa Gogola Sanger Kecamatan Ibu Papi Ong mengaku, pihaknya pun mengikuti kegiatan bimtek tersebut. “Iya istri saya juga ikut kegiatan bimtek itu,” kata dia.

Dia menyebut, kegiatan bimtek itu merupakan program TP PKK tingkat kabupaten dan pihaknya hanya menyesuaikan saja. Untuk anggaran bimtek itu pihaknya alokasikan sebesar Rp12 juta.

“Kegiatan itu anggaran dari desa dan kita pakai dana desa. Tapi kan memang kita dianggarkan dana PKK itu dari awal,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengaku ada banyak desa di Kecamatan Ibu yang tidak dianggarkan dalam APBdes sehingga menjadi kebijakan kades. “Tapi ada desa yang lain tidak dianggarkan cuma kebijakan kades saja. Kalau begitu otomatis mereka harus bikin APBdes perubahan,” tambah dia.

Sementara itu Sekretaris Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Wahyudi Gani mengaku, kegiatan bimtek ini hanya diikuti oleh satu orang yakni ketua tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat desa. Menurutnya, kegiatan tersebut pihaknya menganggarkan dalam APBdes 2023. Dia menyebut, sebagian besar desa di Kecamatan Sahu ikut dalam kegiatan bimtek tersebut.

“Kemarin itu istri kades saja yang ikut kegiatan bimtek itu, cuma saya tidak tahu anggarannya berapa,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Desa Tuada Kecamatan Jailolo, Hilman Malik menyatakan, istrinya tidak bisa mengikuti kegiatan bimkek tersebut dikarenakan tidak dianggarkan dalam APBdes tahun 2023.

“Iya kemarin kami disampaikan oleh pihak kecamatan soal kegiatan bimtek ini, tapi karena tidak ada anggaran dalam APBdes sehingga para kades di Kecamatan Jailolo sepakat nanti 2024 saja,” kata dia. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *