RAPBD 2021 Halsel Dirancang Defisit, Ini Catatan Fraksi Partai Golkar

HEADLINE535 Dilihat

LABUHA, Rakyatkini.com – Setelah mendengar penjelasan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021, Fraksi Golkar menyampaiakn apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD tahun 2021. Fraksi Golkar menggaris bawahi dasar dasar pertimbangan penyusunan RAPBD serta proritas prioritas yang menjadi perhatian utama dalam arah APBD tahun 2021 ini cukup memberikan optimisme meskipun APBD Halmahera Selatan di rancang defisit.

Dalam penjelasan RAPBD yang dibacakan oleh wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan Iswan Hasjim tersebut yakni APBD Halmahera tahun 2020 sebesar Rp1.507.022.011.868 terjadi penurunan pada proyeksi RAPBD 2021 sebesar Rp 1.491.089.336.744, hal tersebut mengakibatkan APBD Halmahera Selatan mengalami devisit sebesar 15.932.675.124 atau 1,06% dari tahun anggaran 2020. Sidang paripurna meskipun dihadiri oleh tiga pimpinan yakni ketua DPRD Muhlis Djafar dan wakil ketua II DPRD  Muslim Rakib namun sidang dipimipin oleh wakil ketua I DPRD Halsel Umar Hi Soleman.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Rustam Ode Nuru dalam menyampaikan pandangan Fraksinya yakni Terhadap rancangan APBD 2021 ini mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang di selaraskan dengan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 -2021. Kebijakan pembangunan Nasional di harapkan nantinya betul betul singkron dengan kebijakan daerah guna terpenuhi pencapaian ketiga dimensi pembangunan Nasional. RAPBD tahun 2021, di harapkan dapat terwujud sebagai dinamika dan pergerakan yang di peroleh melalui berbagai masukan, baik melalui proses musrembang maupun reses DPRD. Hal yang tak kalah penting pemerintah daerah di harapkan mampu membaca kondisi rill yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat, dengan tetap memegang prinsip prinsip pengeloaan keuangan daerah yaitu prinsip partisipasi, transparansi, acuntable, disiplin berkeadilan, serta evesien dan efektif,  ucapnya.

Politisi partai Golkar dari Pulau Obi ini lantas menguraikan catatan – catatan penting pada RAPBD 2021 adalah terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah hendaknya memperhatikan kondisi rill di lapangan. Peningkatan mutu, infrastruktur ruang kelas sekolah yang layak, pemertataan peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang memadai hendaknya menjadi perhatian. Hal ini kami sampaikan sesuai dengan kondisi rill lapangan yang kami temukan berdasrkan hasil monitoring dan evaluasi anggota DPRD. Terhadap kualitas pelayanan kesehatan Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah hendaknya terus memacu peningkatan dan pemerataan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan terutama di wilayah wilayah yang jaraknya jauh dari kota. Terhadap kebijakan pendapatan daerah pada masa mendatang menjadikan prioritas pembangunan terhadap permasalahan ketergantungan fiscal daerah yang masi tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini mengingat komponen pendapatan yang di rancang pada tahun 2021 menurun sebesar 1,06%, untuk itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antara lintas ektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah termasuk penerimaan pembiayaan, papar Rustam.

Terhadap sektor sektor potensial penerimaan daerah, Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah Daerah agar dapat mengkaji potensi daerah yang belum menjadi menerimaan, yang pada akhirnya dapat di jadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah. Hal ini mengingat cukup besarnya sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dan terkelolah dengan baik. Terkait dengan retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 10.512.500.000 di rancang berada pada angka 11.512.500.000 meningkat 1.000.000.000 atau 9,51% untuk 2021, Fraksi Giolkar berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini SKPD terkait untuk terus melakukan optimalisasi formulasi tata kelolah pada setiap potensi PAD yang ada. Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas di banding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu Fraksi Golkar memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, tani, nelayan dan kesejahteraan lainya harus di dahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung di rasakan oleh masyarakat Halmahera Selatan. Terhadap reformasi birokrasi dan tata kelolah Pemerintahan, Fraksi Golkar memandang bahwa penting kiranya menjadi komitmen kita bersama pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelolah pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi kunci percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan Harapan kedepan semakin mantapnya pelayanan yang berikan melalui konsep reformasi birokrasi tata kelolah Pemerintahan. pungkas Rustam.(Tox).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *