Seruan Aksi Mahasiswa Indonesia Soal Kenaikan Harga BBM dan Penolakan Penundaan Pemilu 2024

HEADLINE220 Dilihat
Oleh: Amirah Hilyatun Nisa
Mahasiswa Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
Akhir-akhir ini, Indonesia di hadapkan dengan berbagai macam polemik mengenai kenaikan harga BBM dan penundaan pemilu 2024. Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi, mulai diresmikan oleh pemerintah sejak bulan April 2022. Kenaikan harga bbm yakni pertamax disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dunia yang semakin tinggi dan mengakibatkan harga minyak mentah di Indonesia sejak bulan Maret 2022 melambung hingga mencapai Rp. 1,64 juta per barel.
Selain kenaikan harga BBM, wacana penundaan pemilu 2024 menjadi salah satu polemik yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Hangatnya perbincangan terkait penundaan pemilu akhir-akhir ini banyak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia, lantaran penundaan pemilu 2024 di nilai tidak terdapat tingkat urgensi tinggi yang harus menyebabkan penyelenggaraan pemilu ditunda selain itu di khawatirkan akan berpangaruh pada penambahan masa jabatan Jokowi sebagai Presiden. Di balik wacana Penundaan pemilu 2024 ditakutkan hanya sebagai skenario atau akal-akalan dari elit politik yang bertujuan untuk mengantarkan Jokowi hingga menuju periode ketiga, sehingga ketika terjadi penambahan masa jabatan presiden akan diikuti juga penambahan masa jabatan terhadap anggota DPR dan DPD.  Hal ini tentu berlawanan arah dengan yang dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara indonesia. Pasal 7 UUD 1945 mencantumkan bahwa, jabatan yang dimiliki oleh seorang Presiden maupun Wakil Presiden yang memimpin dibatasi hanya sampai dua kali masa jabatan. Jika penundaan pemilu terjadi dan menyebabkan penambahan masa jabatan Jokowi hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi UUD 1945, selain melanggar konstitusi hal ini juga dapat menyebabkan cacatnya demokrasi di Indonesia. Mencontoh kebelakang pada lembar sejarah perjuangan reformasi, penundaan pemilihan umum hanya akan berujung pada kekacauan dalam negeri, yang mana memungkinkan negara ini akan Kembali ke masa Orde Baru yang otoriter dan represifitas.
Adanya polemik terkait dengan kenaikan harga BBM dan penundaan pemilu 2024 membuat BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia) turun kejalan melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi dari rakyat. Seruan aksi mahasiswa mulai disebarkan melalui laman media sosial dengan berbagai tagar yakni #mahasiswabergerak #tolak3priode #rakyatbangkitmelawan.
Terdapat tiga kali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, demonstrasi pertama digelar pada tanggal 28 Maret 2022, unjuk rasa digelar terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden untuk tiga priode, hal lainnya yang menjadi tuntutan pada aksi tersebut yakni meminta agar pemerintah mengkaji ulang UU IKN (Undang-undang Ibu Kota Negara) yang dianggap terdapat masalah pada pasal-pasalnya terkait dengan beberapa aspek. Aksi unjuk rasa pertama yang dilakukan diperkirakan diikuti oleh 500 mahasiswa dari berbagai Universitas dari daerah yang tergabung dalam BEM-SI.
Aksi demonstrasi kedua digelar pada tanggal 11 April 2022 yang bertempat di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Hal ini dilihat dari unggahan @bem_si yang menyampaikan bahwa asosiasi BEM-SI akan kembali menggelar aksi unjuk rasa kedua yang bertempat di DPR RI pada 11 April 2022. Dalam aksi unjuk rasa yang kedua terdapat empat tuntutan yang di suarakan yakni mendorong dan menuntut agar DPR sebagai perwakilan rakyat agar mau mendengarkan aspirasi dari rakyat bukan aspirasi dari partai, mendorong dan menuntut agar DPR sebagai perwakilan rakyat tidak menodai konstitusi negara dengan melakukan amendemen.
Kemudian Aksi demonstrasi yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022 dengan terdapat empat tuntutan yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa dalam aksi tersebut. Mohammad Yusuf sebagai koordinator wilayah BEM SI BSJB mengatakan bahwa empat tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa yaitu menuntut Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan agar dapat mengusut tuntas masalah kelangkaan minyak goreng dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya permainan kartel dan mafia pasar, menolak atas kenaikan harga BBM non subsidi, menolak meningkatnya harga tarif PPN, dan menolak penundaan pemilu 2024 yang menyebabkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dapat ditarik kesimpulan dari Adanya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan wujud perhatian mahasiswa terhadap keberlangsungan hidup bangsa. Aksi-aksi demonstrasi ini dilatar belakangi karena tidak adanya wadah dalam menyampaikan aspirasi dan kritikan dari rakyat untuk penguasa dalam menghadapi berbagai macam polemic dalam negeri. Mahasiswa menjadi salah satu tempat untuk membantu rakyat dalam menyuarakan aspirasi kepada penguasa hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang mahasiswa perjuangkan sangat populisme dan realistis membuat rakyat harus menaruh harapan kepada mahasiswa atas kekuatan aksi dan kekuatan intelektual yang dimiliki mahasiswa. Selain itu aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk control atas berjalannya roda pemerintahan yang seharusnya tidak terdapat ketakutakan dari Lembaga legislatif dan ekskutif. Penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bukti bahwa saat ini demokrasi di indonesia masih sehat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *