Soal Kelangkaan BBM Di kecamatan, Soadri : Pihak Agen Jangan Hanya Berpikir Untung, Kebutuhan Masyarakat Diutamakan

HEADLINE463 Dilihat
BACAN, RAKYATKINI.COM – Terkait dengan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar, Pertalite dan minyak tanah di kecamatan Jaronga Kepulauan dan kecamatan Gane Barat Selatan membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi (Disperindagkop) geram dengan sikap Agen yang terkesan hanya mencari untuk di wilayah Halmahera Selatan tanpa berfikir untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepala dinas Disperindagkop Kabupaten Halmahera Selatan Soadri Ingratubun ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah kelangkaan BBM di kecamatan Joronga dan Gane Barat Selatan ini Disperindagkop panggil tiga agen di Halmahera Selatan untuk segera di atasi, “besok (red, jumat (8/9) ketiga Agen di Halsel ini dipanggil ke Disperindagkop untuk membicarakan mengatasi masalah kelangkaan BBM yang dialami oleh warga di dua kecamatan di wilayah Gane tersebut, ketiga agen yang dipanggil adalah agen PT Babang Raya, Agen PT Sinergi Dharma Persada dan agen PT Mitamal Utara,” ucap Soadri.
Mantan kepala dinas Perhubungan Halmahera Selatan ini lantas mengatakan, dalam pendirian pangkalan minyak dan sebelum dilakukan distribusi minyak dari pihak agen ke pangkalan itu sudah dilakukan penandatanganan kerjasama terkait dengan jumlah kuota pangkalan untuk dijual ke warga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat jadi yang mengetahui itu agen “diharapkan pihak Agen jangan hanya berpikir keuntungan namun kebutuhan masyarakat harus benar benar diperhatikan, agen jangan melakukan pembiaran terkait dengan masalah kelangkaan dan ada pangkalan yang nakal, termasuk penjualan diatas het,” tandas Soadri.
Soadri lantas mengurai terkait dengan proses pembuatan izin pangkalan minyak yakni Disperindagkop hanya mengeluarkan rekomendasi saja, sementara untuk izinya ada di PTSP dan izin lingkungan dari DLH  namu untuk pelayan ke masyarakat sebaiknya pihak Agen yang bertanggungjawab atas proses penyaluran itu lebih memperhatikan pihak pemegang izin jangan semua masalah ditumpahkan ke Disperindagkop sementara tanggungjawab itu ada di agen “kontrak kerjasama antara Agen dan pemegang izin atau Pangkalan saja, sejauh ini tidak pernah diberikan pihak agen ke Disperindagkop meskipun sudah diminta berulang jadi diminta ke pihak agen jangan hanya berpikir keuntungan namun kebutuhan masyarakat harus diutamakan,” pungkas mantan sekretaris KPU Halmahera Selatan ini. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *