HALBAR, Rakyatkini.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dalam Pekan depan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait molornya pencairan dana Hiba Pilkada oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halbar.
“Kami telah melengkapi administrasi untuk menyurati Mendagri karena dana Hiba Pilkada dari Pemda Halbar hingga saat ini belum di cairkan.” Kata Ketua KPU Hamahera Barat Babul M Syaifuddin kepada wartawan di kantor Bupati Jumat, ((26/07/2024).
Dikatakan Babul. KPUD dikejar oleh waktu terkait jalanya tahapan Pilkada. Dengan itu, molornya pencairan dana hiba sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat dan jajaran penyelenggara Pilkada di tahun 2024.
Lanjut Babul, hingga saat ini honor serta operasional PPS dan sekretariat KPU selama tiga bulan tidak bisa diberikan karena kas anggaran sementara KPU saaat ini tidak mencukupi.
“Dari dana hiba 26 miliar lebih itu Pemda baru mencairkan 5 miliar, dan itupun pencairan awal dilakukan pada komisioner KPU yang lama. Sementara untuk saat ini dicairkan hanya separuh pada bulan Juni lalu.”Ucapnya.
Padahal kata Babul, KPU setiap bulan harus mendistribusikan untuk honor serta operasional PPS dan sekretariat 1,5 miliar. Dengan kondisi itu, membuat KPU harus mengambil langkah menyurati Mendagri agar hal itu bisa diambil solusi terbaik. (red)
