MOROTAI,Rakyatkini.com – dinilai hanya menguras anggaran daerah, PB-Hippmmaro meminda Bupati Pulau Morotai Benny Laos membubarkan Panitia Kerja (Pokja).
Pemerintah Daerah (Pemda) dibawa kepemimpinan Bupati Benny Laos yang membentuk struktur Pokja secara tidak lansung merugikan rakyat, karena adminsitrasi yang tidak jelas dan hanya habiskan anggaran daerah, untuk itu Pokja harus dihapus, karena hanya merugikan rakyat Morotai. Massa aksi juga menilai, kepemimpinan Bupati, Benny Laos tidak pro terhadap kepentingan rakyat, ini terlihat pemerintah daerah terlalu mengintervensi hak pemerintah Desa. Padahal didalam Uandang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa, pemerintah Desa memiliki wewenang sendiri, olehnya itu pemerintah daerah dilarang mencampuri urusan Desa.
“Desa mempunyai otonomi tersendiri, sayangnya dalam hal ini pemerintah daerah terlalu mengintervensi pemerintah Desa terutama dalam hal ekonomi Desa, karena pemerintah Desa berhak mengatur ekonominya, untuk itu pemerintah dilarang mencampurinya, “teriak Ketua GMNI Morotai Kirsnadi yang tergabung dalam massa aksi PB. Hipmamoro yang menggelar aksi di depan kantor Bupati, Senin (17/2).
Senada juga disampaikan Munajar Sibua, Munajar meminta lembaga DPRD segera mengevaluasi kembali Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang saat ini menjadi pomilik ditengah-tengah masyarakat.
“Perda Tentang Penertiban Hewan Ternak ini, telah meresahkan masyarakat terutama pemilik hewan, olehnya tidak ada alasan DPRD secepatnya mengevaluasi Perda ini, “desaknya sembari mengancam jika tuntutan mereka tidak diakomodir, maka akan kembali melakukan unjuk rasa dengan tidak batas waktu yang tidak ditentukan. (gk)
Discussion about this post