JAILOLO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merestui usulan DPRD Halmahera Barat (Halbar), tentang rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar.
Ketua Komisi I DPRD Djufri Muhammad ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/7) menyatakan, restu yang diberikan oleh Mendagri itu, saat DPRD melakukan konsultasi ke Direktorat Kelembagaan dan Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri pada Jumat pekan lalu. Dari hasil konsultasi, Direktorat Produk Hukum Daerah memberikan restu untuk dilakukan perampingan OPD, karena banyak struktur OPD di Pemkab Halbar tapi miskin fungsi, sehingga harus dilakukan perampingan.”Perampingan OPD ini untuk kepentingan daerah, karena menurut kami, banyak struktur OPD, tapi minskin fungsi,”ungkap Djufri.
Politisi Partai Nasdem ini mengaku, ada enam OPD yang diusulkan untuk dilakukan perampingan dan dilebur diantaranya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dilebur, sehingga ada satu OPD yakni Dinas Pendapatan dan untuk Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BPPK) yang sebelumnya direncanakan digabung ke Dinkes atau Dukcapil masih dipertimbangkan.”Jadi enam OPD yang rencana digabungkan,”katanya.
Setelah mendapat restu dari Kemendagri, kata Dufri, maka Komisi I bakal mengusulkan untuk dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2016, tentang struktur OPD.”Kita akan buat usulan revisi Perda nomor 6, sehingga pada saat perampingan OPD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perda,”pungkasnya. (man)
Discussion about this post