LABUHA, Rakyatkini.com – Kepemimpinan Fahri Nahar sebagai kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) kabupaten Halmahera Selatan mulai digoyang, bahkan kepala dinas dituding menggelapkan anggaran makan minum (Mami) dan dana rutin kantor sehingga suasana kantor memenjadi tidak baik.
Tudingan disampaikan oleh kepala seksi Tenaga Kerja (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Selatan Salim Tarajudin kepada wartawan senin (9/11) di kopi Ambon Cafe menyebutkan, pada tahun 2019 anggaran Mami senilai Rp 70 juta dan 2020 anggaran Mami senilai Rp 80 juta “tidak ada makan minum dikantor selama tahun 2019 dan tahun 2020 padahal anggaran maminya ada jadi kuat dugaan kepala dinas menyalahgunakan anggaran mami,” tuturnya.
Salim juga mengatakan, selain anggaran Mami, anggaran rutin yang nilainya miliaran rupiah juga kuat dugaan disalahgunakan oleh kepala dinas, buktinya air PDAM juga diputuskan karena tunggakan dan tidak ada komputer “Disemua bidang tidak ada komputer, ATK juga kosong, air juga diputuskan karena tidak bayar, Hanya ada satu unit di komputer di Tata Usaha (TU) jadi semua urusan diketik di dokumen semua ke TU termasuk pembuatan kartu kuning” paparnya.
Sementara itu, kepala dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Selatan Fahri Nahar ketika dikonfirmasi mengatakan, apa yang disampaikan oleh Salim Tarajudin itu tidak benar, karena pertama Salim masuk ke Dinas Nakertrans pada awal 2020, kedua terkait dengan uang Mami ditahun 2019 itu nilai Rp 70 Juta sudah dialihkan ke bantuan kepala puasa dan Tunjangan Hari Raya (THR) “anggaran Mami ditahun 2019 itu sudah diberikan kepada pegawai Nakertrans pada awal menjelang puasa dan THR karena tidak ada anggaran makanya diambil dari Mami, sementara untuk Mami ditahun 2020 terkena dampak pemotongan pada pengalihan anggaran covid jadi apa yang disampaikan itu tidak benar,” bantahnya.
Fahri juga membantah terkait dengan masalah komputer didalam kantor, tidak benar komputer hanya satu unit, kurang lebih ada empat unit yang sementara masih aktif beroperasi “memang ada beberapa yang rusak, tapi masih ada kurang lebih empat yang aktif, dan ini sudah diusulkan ditahun 2020 namun tidak terakomudir jadi nanti diusulkan lagi ditahun 2021,” pungkasnya. (Tox).
