LABUHA, Rakyatkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Maluku Utara, kini meraih penghargaan terbaik ke 1 atau Pertama dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Malut tahun 2021.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir yang didampingi Kepala Bapelitbangda Pemprov Malut, Salmin Janidi dan diterima oleh Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Basam Kasuba di Sofifi beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Halsel, Sayudi Eka Prasetya ketika ditemui awak media menyampaikan, penilaian terbaik ke 1 Aksi Konvergensi Penurunan Stanting oleh Pemprov Malut berdasarkan hasil kinerja 8 aksi Konvergensi penanganan Stanting.
“Ada 8 Aksi Konvergensi dari berbagai macam sisi mulai dari analisis situasi, kemudian rencana kegiatan, rembuk stanting, pengaturan Bupati/Walikota tentang peran desa, pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukur dan publikasi stanting dan reviw kerja tahunan,” Jelasnya Sayudi Eka Prasetya di ruang kerjanya, selasa (26/4/2022).
Sementara, kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Halsel, Hj. Astuti menjelaskan, berdasarkan SK Bupati Halsel No. 41 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Dinas Kesehatan debagai koordinator bidang pelayanan intervensi spesifik dan sensitif telah melakukan berbagai upaya dalam penurunan stunting di Halsel. “Berdasarkan data EPPGBM, dejak tahun 2019 jumlah kasus stunting di Halsel berada di 14,2 persen dari jumal sasaran yang diukur adalah 7.651 bayi balita, di tahun 2020, jumlah kasus stunting 11,4 persen dari jumlah sasaran yang diukur sebanyak 10.349 bayi balita, sedangkan di tahun 2021, 12,6 persen dari jumlah sasaran yang diukur sebanyak 10.192 bayi balita dan di tahun 2022 per bulan Januari sampai Maret, kasus stunting 11 persen dari jumlah sasaran yang diukur sebanyak 14.809 bayi balita,” Ujarnya.
Kata Astuti, Adapun indikator pelayanan intervensi spesifik yang sudah dilaksanakan adalah persalinan fasyankes di Puskesmas, Rumah Sakit, Polindes dan Klinik. Kemudian cakupan K4 (Kunjungan ibu hamil yang mendapat pelayanan sebanyak 4 kali selama periode kehamilan). Sasaran bayi balita yang datang ke posyandu setiap bulan. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Pelayanan kelas ibu hamil dan remaja. Pelayanan remaja putri dan calon pengantin dan ibu hamil mendapat tablet tambah darah.
“Jadi semua indikator tersebut di tahun 2021 berada diatas 75 persen. Salah satu kendala dalam menentukan kasus stunting adalah belum semua 100 persen sasaran bayi balita yang di ukur karena minimnya partisipasi orang tua dalam membawa anak-anak datang ke posyandu setiap bulan untuk mendapat pelayanan,” Katanya.
Menurutnya, Lanjut astuti, walaipun keterbatasan alat ukur dan sarana prasarana posyandu yang belum tersedia dengan baik sehingga kadang terjadi kesalahan dalam pengukuran bayi balita. Namun di tahun 2022 ini Dinkes terus melakukan upaya sosialisasi,
“Prinsipnya, Dinkes Halsel terus edukasi dan kerjasama dengan masyarakat, bidan desa, petugas gizi, kader posyandu, kader PKK desa serta lintas sektor terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau diajak ke posyandu setelah pandemi covid 19 mulai berkurang di Halsel. Hal ini terlihat dari naiknya jumlah sasaran D/S serta jumlah sasaran yang diukur dan langsung diinput petugas ke aplikasi eppgbm di tahun 2022,” Cetusnya.
Dikatakan astuti, Dinkes Halsel terus melakukan inovasi-inovasi melalui Germas Hidup Sehat untuk pencegahan stunting di Kecamatan-kecamatan lokus stunting seperti ajakan gemar makan sayur dan ikan, “Karena advokasi dan edukasi pembuatan menu PMT berbahan dasar pangan lokal untuk bayi balita dan ibu hamil KEK dengan tujuan masyarakat mau dan mampu merubah hidup menjadi lebih sehat dan bisa menurunkan angka stunting di Halsel,” pungkas Astuti. (Red)
