HALBAR, Rakyatkini.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar mengelar Rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) perampingan organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Charles Richard yang di damping oleh Wakil Ketua Riswan Hi Kadam.
Ketua DPRD Charles Richard usai rapat kepada wartawan mengatakan, rapat ranperda perampingan OPD diskorsing karena masi ada penambahan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD.
“Ada pokok-pokok pikiran dari teman teman DPRD untuk menambahkan atau menggabungkan antara dinas sosisal dan BPMD. Jadi ada satu dinas yang kami rencanakan untuk menggabungkan untuk mengensiensi anggaran,”jelas Charles
Lanjutnya, Untuk kelanjutan rapat ranperda perampingan OPD itu belum bisa di pastikan. Karena menurutnya, tidak pembatasan waktu dalam pembahasan ranperda perampingan OPD.
“Untuk kelanjutanan belum bisa di pastikan, karena tidak terbatas waktu. Jadi besok, atau lusa lanjut juga bisa. Minggu depan pun juga bisa lanjut rapat ranperda perampingan OPD,”katanya.
Polisiti Partai PDI Perjuangan ini juga menepis isu unsur pimpinan DPRD memonopoli fungsi dan kerja Bapimperda itu tidak benar.
“Pimpinan juga punya tugas yang sangat besar yang melakukan setelah abis rapat ranperda dan melanjutkan paripurna kan pimpinan. Bukan berarti pimpinan memonopoli semua alat pelengkapan Bapimperda,”ungkapnya.
Charles juga mengaku, perna mengeluarkan surat untuk melakukan rapat Bapimperda untuk menlanjutkan membahasan ranperda Perampingan OPD. Tetapi Badan Bapimperda tidak mendatangani surat tersebut.
“Kalau misalnya saya monopoli itu tidak memberikan surat rapat rapimperda tersebut. Jadi ini hanya miskomunikasi saja dan tidak ada monopoli. Karena yang pasti selaku Ketua DPRD menjaga marwah lembaga dengan baik,”pungkasnya. (man)
