• Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
Rakyatkini.com
  • HOME
  • HEADLINE
  • DAERAH
  • KRIMINAL
  • OPINI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • SERBA SERBI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • DAERAH
  • KRIMINAL
  • OPINI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • SERBA SERBI
No Result
View All Result
Rakyatkini.com
No Result
View All Result

Pemkab Morotai Diduga Tumbalkan ASN Untuk Tekan Divisit

21 November 2019
Pemkab Morotai Diduga Tumbalkan ASN Untuk Tekan Divisit

Kabag Humas Morotai, Ailan Goroahe

 

MOROTAI,Rakyatkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai diduga mulai menggunakan cara ekstrim untuk mengurangi angka divisit sebesar Rp 105 Milyar.

Berita Lainnya

Terkait Pengembangan Desa Wisata, Kadis DPMD Halsel Diundang Ikut Sosialisasi di Kemendes

Terima Aspirasi Bupati Usman Sidik Terkait Lamban Pembangunan BTS, Menteri Kominfo Janji Segera Tindaklanjuti

Lantik HIPMA – Halsel se-Jabodetabek, Begini Pesan Bupati Usman Sidik Buat Generasi Muda Halmahera Selatan

Pasalnya, untuk menutupi angka devisit yang cukup fantastik itu, sejumlah ASN di lingkup Pemkab Morotai siap siap jadi tumbal, karena Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak akan dibayar dengan alasan memberikan panismen (hukuman) terhadap pegawai yang dianggap melanggar aturan. Dimana jika dalam aturan tersebut bagi pegawai yang menjalankan hukuman, maka tidak menerima Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dan TKD yang tidak dibayar itu digeser untuk menutupi angka devisit.

TKD yang nilainya beragam mulai dari angka Rp 1,2 juta untuk pegawai biasa dan diangka puluhan juta bagi pegawai yang memegang jabatan kepala dinas dan kepala bagian ini disinyalir bakal digeser untuk menutupi angka divisit itu, karena selama ini uang tersebut tidak diketahui dipergunakan untuk apa.

Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Ailan Goroahe saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (21/11) membantah Pemkab menggunakan uang tersebut untuk menutupi angka divisit ratusan milyar itu.

“Tidak mungkin, gunakan anggaran itu untuk menutupi divisit, karena anggaran itu sudah punya posnya masing-masing, “cetusnya.

Menurutnya, devisit dalam beranggaran dalam pemerintah hal yang wajar, karena hampir seluruh daerah mengalami hal tersebut. ” Tidak ada standar besar, kecilnya, “cetus Ilan.

Kata dia, divisit terjadi disebabkan, karena belanja lebih besar dari pada penerimaan, atau faktor tehnis lainnya yang menyebabkan anggaran itu divisit. “Tapi lebih tehnisnya konfirmasi langsung ke keuangan, karena mereka lebih tau soal ini, “terangnya. (gk)

Post Views: 2
ShareTweetSend
Previous Post

Desember, Tim Kemenhub Survei Lokasi Pelabuhan Ferry di Loloda

Next Post

KPU Halbar Sukses Gelar Launching Pilkada 2020

Discussion about this post

Rakyat Kini Network

  • Aceh
  • Sumut
  • Sumbar
  • Kepri
  • Riau
  • Jambi
  • Sumsel
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Babel
  • Yogyakarta
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jabar
  • Jateng
  • Jatim
  • NTB
  • NTT
  • Bali
  • Kalbar
  • Kaltara
  • Kalteng
  • Kaltim
  • Kalsel
  • Sulut
  • Sulbar
  • Sulteng
  • Sultra
  • Sulsel
  • Gorontalo
  • Malut
  • Maluku
  • Papua
  • Papua Barat

Tentang Rakyat Kini

PT. MAKLUMATNEWS MULTIMEDIA UTAMA

Portal Berita Online

Portal berita nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Memberikan informasi daerah terupdate, tercepat dan terlengkap.

Seluruh Wartawan Rakyatkini.com dibekali oleh ID Card dan Surat Tugas yang terdaftar dalam Box Redaksi.

  • Box Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • DAERAH
  • KRIMINAL
  • OPINI
  • PARLEMEN
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • SERBA SERBI

© 2020 PT. MAKLUMATNEWS MULTIMEDIA UTAMA