JAKARTA, Rakyatkini.com- Majelis Hakim Mahkamah Konstitus (MK) yang menyidangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di sejumlah kabupaten/Kota Maluku Utara, pada Rabu (17/02). Salah satu diantaranya Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dengan nomor gugatan 108.
Pada sidang tersebut, permohonan pemohon dengan nomor gugatan 108 Halmahera Barat ditolak hakim konstitusi. Sebelumnya, gugatan nomor 26 dan 30 kabupaten Haltim juga tidak diterima hakim dengan alasan pengajuan permohonan sudah melampaui batas waktu.
Sedangkan, permohonan pemohon dengan nomor gugatan 108 Halmahera Barat ditolak hakim lantaran dalil permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
Dikutip pada laman resmi MK, bahwa hakim majelis dalam amar putusan, mengadili dalam eksepsi, yang pertama menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenan dengan kedudukan hukum, pemohon beralasan menurut hukum, kedua menyatakan permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
Dan dalam pokok permohonan, dinyatakan permohoman pemohon tidak dapat diterima.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan oleh sembilan hakim MK, pada Rabu (10/02/21) dan di ucapkan di sidang pleno MK terbuka secara umum, pada Rabu (17/02). (man)
Discussion about this post