MOROTAI, Rakyatkini.com- Proyek pembangunan kantor DPRD yang saat dijadikan sebagai sekretariat kantor Bupati Pulau Morotai yang disinyalir bermasalah. Pasalnya bangunannya baru ditempati itu sudah terlihat rusak, kondisi kantor yang bermasalah ini membuat Pemkab Morotai berencana membawa persoalan ini ke pihak Kejaksaan.
“Surat tugas sudah kami terbitkan, sementara masih proses pemberian data informasi. Kami sudah koordinasi sama pak Bupati kalau memang data tidak lancar maka akan di tangani langsung oleh kejaksaan,” kata Kepala Inspektorat Morotai, Marwanto P Soekidi, Senin (2/12).
Kata dia, terdapat empat kontraktor yang menangani proyek ini dan kontraktor yang harus bertanggungjawab adalah kontraktor yang menangani pembangunan pelafon dan atap bangunan serta pengadaan fasilitas bangunan seperti listrik dan air . Karena seperti yang diketahui, atap dan plafon bangunan sudah mengalami rusak.
“Untuk di periksa ini nanti kita lihat yang jelas palafon ini kena, karena sudah banyak kerusakan, terus salinitasi, kemipaan, listrik juga sering mati. Jadi dari 4 kontraktir ini yang akan di periksa, ini tergantung,” cetusnya.
Lanjut dia, untuk bangunannya tidak menutup kemungkinan juga akan diperiksa bila mana alat pendeteksi bangunan telah didatangkan. Karena jika dilihat fisik bangunannya banyak yang sudah mengalami keretakan, padahal gedung ini masih tergolong baru. “Nanti kita teliti semua kontraknya minta keterangan progresnya bagimana, “imbuhnya.
Untuk memastikan bangunan bermasalah atau tidak, harus digunakan alat pedeteksi bangunan, karena dengan adanya alat ini bisa diketehaui bangunnya bermasalah atau tidak. “Saya yakin para kontraktor tidak main-main lagi karena bisa di deteksi lewat alat dan bupati sudah menyetujui untuk pembelian alat itu di 2020,” tutupnya. (gk)
Discussion about this post