HALSEL, RAKYATKINI.COM – Pemkab Halmahera Selatan ditahun 2025 nampaknya lebih fokus membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini nampak pada saat membahas penyusunan rancangan program kegiatan yang masuk ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 pada kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Buana Lipu rabu (3/4/2024).
Plt Kepala Bappeda Halmahera Selatan Muhammad Nur mengatakan pembahasan RKPD 2025 ini masih merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Pasalnya, pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah di tahun anggaran 2024, masih tergolong tahun keempat RPJMD tersebut. Di mana, proyeksi realisasi program seperti pelayanan publik, ekonomi dan integrasi pembangunan wilayah kepulauan, harus diakselerasi “Jadi memang OPD-OPD kita arahkan ke sana, yaitu integrasi pembangunan,” ujar Muhammad usai mengikuti pembukaan Forum OPD.
Menurut mantan Kadisperindag Halsel ini, Pemkab Halmahera Selatan akan lebih fokus pada peningakatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2025, sehingga dalam RKPD yang dibahas ini, bakal banyak program kegiatan yang dimasukkan ke sektot pendidikan dan kesehatan “Kalau IPM kan endingnya di pendidikan dan kesehatan. Jadi program kegiatan akan lebih banyak diakomodir ke situ,” tuturnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, masalah desa juga diprioritaskan dalam RKPD 2025. Muhammad menyebut dari 249 desa di Halmahera Selatan, masih ada 60 lebih desa yang masih masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. “Ini yang akan kita dorong agar desa bisa berubah status. Ini juga akan menjadi indikator kerja kami (pemerintah daerah). Jadi paling tidak 2025 itu desa tertinggal berkurang dan desa maju jadi mandiri,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekda Halmahera Selatan Safiun Radjulan meminta semua OPD memasukkan seluruh usulan program kegiatan tahun 2025 ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sementara dirancang. Permintaan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Forum OPD dalam rangka penyusunan rancangan RKPD tahun 2025 di Hotel Buana Lipu, rabu (3/4/2024).
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Safiun mengatakan pihaknya tidak menginginkan adanya pergesaran program kegiatan ketika anggaran sudah jalan. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemantauan penyusnan perubahan APBD 2024 dan penyusunan APBD 2025. “Untuk itu kita ingatkan pimpinan OPD, program dan kegiatan itu disesuaikan yang ada di Rensra. Kemudian tema RKPD 2025 itu disinkronkan,” imbuhnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini juga mengaku di tahun-tahun anggaran sebelumnya, masih terdapat program kegiatan yang melekat di setiap OPD, dilakukan pergeseran. Tetapi pergeseran ini, menurut dia, merupakan penyesuaian atas permintaan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, untuk diakomodir dalam APBD. “Kalau sudah ada dasarnya dari Kementerian, kita lakukan pergeseran. Karena ini untuk kepentingan daerah,” pungkasnya. (red)
