LABUHA, Rakyatkini.com – Pemkab Halmahera Selatan nampaknya cukup berhati hati dalam mengalokasikan tambahan anggaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan, buktinya meskipun sudah ada kesepakatan antara Pemkab dan DPRD untuk mengalokasikan tambahan anggaran Rp 1 miliar ke KPU Halsel namun hingga saat ini belum digeser ke rekening KPU Halsel.
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe ketika dikonfirmasi wartawan senin (1/2) diruang kerjanya mengatakan, setelah dilakukan rapat koordinasi antara Pemkab Halsel dan DPRD telah disepakati Rp 1 miliar dialokasikan tambahan ke KPU Halsel namun Pemkab tidak semerta merta langsung geser anggaran ke KPU karena Pemkab tidak mau ada masalah dikemudian hari makanya Pemkab masih menyurat ke Mendagri terkait tambahan anggaran tersebut “Sudah dikoordinasikan ke Kemendagri dan mungkin hari ini atau besok (red, selesai/2/2) surat balasan dari Mendagri atas surat dari Pemkab Halsel jadi nanti dilihat jawaban Kemendagri seperti apa,” tuturnya.
Orang nomor tiga kabupaten Halmahera Selatan ini juga mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Pemkab Halsel dengan menyurat ke Mendagri adalah bentuk ikhtiar terjadi masalah dikemudian hari karena NPHD tentang pemberian dana hibah juga ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan “tidak ada niat untuk menghambat tahapan Pilkada namun langkah ini sebagai bentuk ikhtiar karena Bupati juga ikut menandatangani NPHD jadi Pemkab Halsel tetap menunggu surat petunjuk balasan dari Kemendagri baru dilakukan langkah selanjutnya, jika diiyakan maka langsung digeser ke KPU Halsel senilai Rp 1 miliar,” tandas Helmi.
Sementara itu, Ketua KPU Halmahera Selatan Muhammad Agus Umar ketika dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, anggaran Rp 1 miliar yang digeser ke KPU itu untuk kepentingan sidang di Mahkamah Konstitusi karena anggaran sebelumnya telah terpakai “mudah mudahan cukup, karena anggaran tersebut untuk kepentingan sidang di MK,” Pungkasnya.
Sekedar diketahui, KPU Kabupaten Halmahera Selatan di Pilkada 2020 ini menghabiskan dana Rp 52,8 miliar dan ini tergolong anggaran terbesar KPU Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara, KPU Halsel pada beberapa waktu lalu kembali mengusulkan tambahan anggaran untuk menghadapi gugatan di MK senilai Rp 3 miliar namun Pemkab Halsel dan DPRD mensanggupi tambahan anggaran hanya Rp 1 miliar. (Tox).
